Kehadiran negara kerap kali pertama kali dirasakan masyarakat bukan di ruang pelayanan administrasi, melainkan di jalan raya. Di ruang publik inilah aparat lalu lintas berinteraksi langsung dengan warga, baik saat mengatur arus kendaraan, memberikan bantuan, maupun menjelaskan aturan. Peran tersebut menjadikan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sebagai garda terdepan dalam membentuk persepsi publik terhadap negara.
Di bawah kepemimpinan Agus Suryonugroho, Korlantas menempatkan jalan raya sebagai etalase pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pengalaman masyarakat saat berhadapan dengan polisi lalu lintas akan membentuk pandangan jangka panjang terhadap institusi negara. “Di jalan raya, negara pertama kali dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam berbagai kesempatan.
Pernyataan tersebut menjadi landasan arah kebijakan Korlantas. Jalan raya tidak lagi dipandang semata sebagai lokasi penegakan hukum, tetapi juga sebagai ruang pelayanan yang menuntut sikap profesional dan empatik. Melalui pendekatan ini, Korlantas berupaya menampilkan wajah negara yang responsif dan solutif.
Jalan Raya sebagai Ruang Interaksi Publik
Setiap hari, jutaan pengendara berinteraksi dengan polisi lalu lintas. Momen tersebut dapat terjadi dalam berbagai situasi, mulai dari pengaturan kemacetan, pemeriksaan kendaraan, hingga pemberian prioritas kepada ambulans atau kendaraan darurat. Cara petugas menyampaikan arahan dan menjelaskan ketentuan menjadi faktor penting dalam membangun kesan publik.
Korlantas menilai citra negara tidak hanya terbentuk melalui kebijakan strategis di tingkat pusat. Sebaliknya, praktik di lapangan justru memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas layanan menjadi fokus pembinaan internal.
Data Korlantas menunjukkan adanya tren penurunan angka kecelakaan lalu lintas dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 99.123 kasus kecelakaan dengan 15.876 korban meninggal dunia. Sementara itu, pada 2025 jumlah kecelakaan turun menjadi 89.867 kasus dengan 12.552 korban meninggal. Penurunan ini mencerminkan efektivitas pengawasan sekaligus upaya pencegahan yang lebih terstruktur.
Selain penegakan hukum, pendekatan edukatif dan persuasif terus dikedepankan. Petugas di lapangan diarahkan untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami, serta mendorong kesadaran pengendara tentang pentingnya keselamatan. Dengan demikian, interaksi di jalan raya tidak hanya berakhir pada sanksi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman.
Mengedepankan Pelayanan dan Empati
Selama ini, persepsi terhadap polisi lalu lintas sering kali identik dengan tindakan represif. Namun, Korlantas berupaya mengubah paradigma tersebut. Aturan tetap ditegakkan, tetapi pelayanan publik ditempatkan sebagai prioritas utama.
Petugas lalu lintas kini diharapkan tidak hanya tegas, tetapi juga komunikatif. Dalam situasi kemacetan panjang, misalnya, polisi lalu lintas memberikan arahan yang jelas dan menenangkan. Di sisi lain, ketika menemukan pengendara yang mengalami kendala teknis, petugas turut membantu mencarikan solusi.
Pendekatan empatik juga terlihat saat momen arus mudik dan arus balik. Pada periode tersebut, volume kendaraan meningkat signifikan. Polisi lalu lintas hadir untuk mengurai kepadatan, mengarahkan kendaraan, serta memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman. Keberadaan mereka menjadi simbol kehadiran negara yang melindungi.
Menurut Agus Suryonugroho, kepercayaan publik tidak dapat dibangun secara instan. Ia menekankan pentingnya konsistensi sikap dalam setiap interaksi. Pengalaman positif yang dirasakan masyarakat akan menjadi fondasi bagi terbentuknya kepercayaan jangka panjang.
Transformasi Keselamatan Lalu Lintas
Korlantas juga mempersiapkan langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan berbasis kolaborasi. Masyarakat dipandang sebagai mitra dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi terus digencarkan agar kesadaran tumbuh dari dalam diri pengendara.
Transformasi ini tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga budaya pelayanan. Pembinaan internal dilakukan untuk memperkuat kemampuan komunikasi dan pengendalian emosi petugas. Dengan bekal tersebut, setiap anggota diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat di lapangan.
Kehadiran negara di jalan raya diukur dari tindakan nyata, bukan sekadar slogan. Ketika polisi lalu lintas sigap membantu, memberi arahan, serta menjaga keselamatan pengguna jalan, maka fungsi negara sebagai pelindung benar-benar terasa. Interaksi sederhana seperti sapaan ramah atau bantuan cepat dalam kondisi darurat memiliki dampak emosional yang kuat.
Lebih jauh, Korlantas menilai bahwa pelayanan humanis tidak bertentangan dengan profesionalisme. Sebaliknya, empati menjadi bagian integral dari tugas aparat. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat citra institusi sebagai pelayan masyarakat.
Pada akhirnya, jalan raya menjadi ruang strategis dalam membangun hubungan antara negara dan warga. Setiap interaksi mencerminkan sikap institusi terhadap masyarakat. Dengan menempatkan pelayanan sebagai prioritas, Korlantas berupaya menghadirkan negara secara konkret di tengah aktivitas sehari-hari.
Melalui pendekatan yang mengedepankan profesionalitas dan empati, Korlantas Polri terus mendorong terciptanya keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas yang berkelanjutan. Upaya tersebut sekaligus memperkuat peran polisi lalu lintas sebagai simbol negara yang hadir dan melayani.
