Kulitinto.com – Presiden Prabowo Subianto secara mendadak mengumpulkan sejumlah pejabat negara di Istana Negara pada Rabu malam, 30 Juli 2025. Rapat yang digelar tanpa pemberitahuan sebelumnya itu berlangsung hingga pukul 21.00 WIB dan dihadiri oleh beberapa tokoh strategis negara.
Dalam pertemuan tersebut, terlihat hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar di luar agenda resmi dan membahas beberapa isu mendesak. Salah satu topik utama dalam rapat tersebut adalah penertiban pasokan beras dan maraknya pelanggaran mutu beras di pasar nasional.
“Presiden memberikan arahan tegas agar proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dilakukan tanpa toleransi,” ujar Teddy dalam keterangannya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan, berdasarkan temuan kementeriannya, terdapat 212 dari 268 merek beras yang beredar tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa tingkat beras pecah atau broken rice dalam beberapa produk bahkan mencapai 50 persen, jauh di atas batas toleransi.
“Standar pemerintah dilanggar secara masif. Ini bukan sekadar tidak sesuai, tetapi sudah masuk kategori oplosan,” ucap Amran.
Ia menegaskan bahwa temuan tersebut telah dikonfirmasi melalui hasil penyelidikan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Karena itu, tindak lanjut akan segera dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik manipulasi mutu beras.
“Semua pelanggaran akan ditindak oleh aparat sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan adanya potensi kerugian masyarakat yang sangat besar akibat peredaran beras tidak sesuai standar tersebut. Dalam konferensi pers pada Kamis, 24 Juli 2025, pihak Bareskrim menyebutkan bahwa potensi kerugian tahunan mencapai Rp99,35 triliun. Dari jumlah tersebut, kerugian dari peredaran beras premium mencapai Rp34,21 triliun, sementara dari beras medium sebesar Rp65,14 triliun.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menyebutkan bahwa saat ini terdapat tiga produsen utama yang sedang diperiksa, yaitu PT PIM (dengan merek Sania), PT FS (dengan merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan Sentra Pulen), serta PT Togo SJ (dengan merek Jelita dan Anak Kembar).
Rapat darurat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menangani permasalahan yang merugikan rakyat secara luas. Proses penindakan pun dipastikan akan berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Langkah tegas tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas beras yang beredar di pasar serta memberikan efek jera bagi para pelaku yang merusak sistem distribusi pangan nasional.
