TERNATE – Dalam keriuhan sorak dan harapan masyarakat, sinergi Polda Maluku Utara dalam rangkaian upaya mengawal demokrasi terus mengukir tindakan nyata. Kepolisian Daerah Maluku Utara atau Polda Malut memulai pembahasan pembentukan Satuan Polair di Polres Halmahera Selatan dengan menyerukan rapat koordinasi (Rakor) pada Senin, 12 Agustus 2024. Rapat tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Pelabuhan Babang sebagai langkah konkrit dalam pembentukan unit kepolisian yang vital bagi keamanan maritim.
“Rakor ini bertujuan untuk menggali kebutuhan pembentukan Satuan Polair baik dari segi administrasi maupun dukungan lainnya,” ujarkan Iptu Cici N. Tukuboya, Ketua Tim Studi Kelayakan Polda Maluku Utara. Permasalahan illegal fishing dan penggunaan bahan peledak di laut menjadi alarm bagi pihak berwajib untuk meningkatkan kinerja Polres Halmahera Selatan dalam menjaga ekosistem laut yang luas yang mencakup 78 persen dari wilayah kabupaten.
Keamanan Pilkada Serentak 2024 juga menjadi tantangan khusus yang diperhatikan oleh Polda Malut. Dalam menjamin kelancaran demokrasi, telah disiapkan 645 personel Kodam XV/Pattimura sebagai Bawah Kendali Operasi (BKO) kepada Polri. “Kami menugaskan 645 personel TNI kepada Kapolda Maluku Utara, untuk mengamankan Pilkada 2024,” ungkap Pang Ops Dam XV/Pattimura Mayjen TNI Syafrial.
Penugasan BKO ini direncanakan berjalan hingga proses Pilkada serentak selesai dan kemungkinan berlanjut hingga 2025, seiring dengan penetapan hasil pilkada yang mungkin memerlukan penanganan potensi sengketa pemilu. “Semua harus disiapkan,” tegas Irjen Pol Midi Siswoko, Kapolda Maluku Utara. Beliau juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan, mengingat posisi Maluku Utara yang menduduki urutan ketiga dalam Indeks Kerawanan Pemilu kategori rawan tinggi.
Baca juga: Kapolda Kalsel Pimpin Upacara Besar: Serah Terima Jabatan Penuh Dinamika di Jajaran Polda Kalsel
Pergantian strategis juga terjadi dalam jajaran intelijen kepolisian wilayah tersebut. Kombes Pol. Yushfi Munif Nasution resmi menjabat sebagai Direktur Intelkam Polda Maluku Utara, menggantikan Kombes Pol. Hadi Wiyono. Sosok yang dikenal sebagai Agen Intelijen Kepolisian Madya memiliki background akademis yang solid dan pengalaman intelijen yang mendalam, yang diharapkan bisa meningkatkan kesiapsiagaan intelijen dalam menghadapi dinamika pemilu yang ada.
Dalam mewujudkan pengamanan yang sinergis, tidak hanya strategi pencegahan illegal fishing, tetapi juga kerjasama TNI Polri, serta persiapan penugasan BKO dari TNI menjadi penanda akan kesiapan operasional Polda Maluku Utara. Polda Malut berada di barisan terdepan dalam menjaga keamanan wilayah perairan dan memastikan percaturan demokrasi berjalan dengan aman dan lancar.
Para pelaku hukum dan penegak keamanan berada di dalam pergulatan waktu yang esensial. Pembentukan Satuan Polair dan kehadiran perwira tinggi dengan kapasitas baru mungkin menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut. Sinergi antara aparatur negara tetap menjadi kunci utama dalam melangkah menuju Pilkada Serentak 2024 di Maluku Utara yang tidak hanya aman dari ancaman fisik tetapi juga teguh dalam menjaga integritas dan esensi dari proses demokrasi itu sendiri.
