tirto.id – Polri mengimbau masyarakat tidak terhasut dengan ajakan demonstrasi serentak pada Sabtu 24 Juli 2021. Polisi khawatir demonstrasi berpotensi menambah penularan virus COVID-19 akibat adanya kerumunan.
Aksi itu bertajuk ‘Jokowi End Game’, akan diadakan jalan bersama dari kawasan Glodok, Jakarta Barat menuju Istana Kepresidenan. Ajakan demonstrasi yang viral di media sosial itu menuntut penolakan PPKM dan mengajak masyarakat untuk menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan, imbauan tersebut disampaikan karena saat ini kasus COVID-19 terus melonjak. Dengan adanya demonstrasi, potensi menciptakan kerumunan bakal terjadi, yang nantinya semakin meningkatkan laju pertumbuhan virus corona.
“Kami berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka COVID-19 yang masih tinggi,” ujar Argo Yuwono saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).
Dalam masa pandemi, penyampaian aspirasi bisa dilakukan dengan cara daring seperti bentuk audiensi atau fokus grup diskusi. Polisi dapat bertindak tegas jika kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum.
“Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum, ya, kami amankan,” kata Argo.
Kebijakan pemerintah dalam penerapan PPKM Darurat memang memunculkan aksi massa di beberapa tempat.
Misalnya di Jakarta, demonstrasi menolak PPKM Darurat terjadi di Cikini, Jakarta Pusat. Puluhan mahasiswa membawa bendera Himpunan Mahasiswa Islam, pada Senin (19/7). Sebanyak 15 mahasiswa diperiksa polisi dari aksi tersebut.
Aksi serupa juga terjadi di Bandung pada Rabu (21/7), di depan Balai Kota Bandung. Massa terdiri dari mahasiswa, pelajar, sopir ojek daring, dan pedagang. Mereka menilai pemberlakuan PPKM Darurat tidak berdampak terhadap pengendalian COVID-19, namun malah menambah rakyat sengsara.
