Kulitinto.com – Presiden Prabowo resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Dalam lampiran I peraturan tersebut, terdapat sejumlah program prioritas yang digolongkan sebagai Program Hasil Terbaik Cepat. Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Dalam dokumen resmi, disebutkan tujuan pendirian badan ini adalah meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 23 persen. Langkah tersebut dianggap penting sebagai upaya memperkuat fondasi fiskal nasional. Pemerintah menilai pengelolaan penerimaan negara yang lebih terintegrasi dapat mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.
Selain pendirian Badan Penerimaan Negara, terdapat tujuh program lain yang masuk dalam daftar percepatan. Pertama, program pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren, ditambah bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kedua, penyediaan layanan kesehatan gratis, percepatan penuntasan kasus tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di tingkat kabupaten.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan pencetakan lahan pertanian baru sekaligus meningkatkan produktivitas dengan dukungan lumbung pangan desa, daerah, hingga nasional. Poin keempat menitikberatkan pada pembangunan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten serta perbaikan fasilitas pendidikan yang membutuhkan renovasi.
Program kelima melanjutkan dan memperluas cakupan berbagai kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha, dengan tujuan menekan angka kemiskinan absolut. Sementara itu, pemerintah juga berencana menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara.
Pada poin ketujuh, pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan akan diteruskan. Program ini disertai pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan jaminan penyediaan rumah terjangkau yang memiliki sanitasi layak, ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk generasi milenial dan generasi Z.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh program dalam RKP 2025 dirancang untuk memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah. Dengan adanya pemutakhiran ini, pemerintah berharap percepatan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
RKP 2025 menjadi dokumen penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis nasional. Revisi yang dilakukan mencerminkan penyesuaian terhadap tantangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar masyarakat. Dengan pengelolaan yang efektif, program-program tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Meski begitu, implementasi setiap kebijakan membutuhkan koordinasi lintas sektor serta pengawasan yang ketat. Keberhasilan program percepatan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
