KulitInto.com – Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menegaskan tidak ada rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pernyataan ini disampaikan oleh Thomas Djiwandono, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Selasa (18/6).
Thomas Djiwandono menjelaskan, Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apapun dan akan mematuhi batasan hukum terkait metrik fiskal. “Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal,” ujar Thomas, yang juga merupakan keponakan presiden baru tersebut.
Isu mengenai kenaikan rasio utang ini telah mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah dan pasar obligasi. Pada hari Jumat sebelumnya, rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak, sebagian karena kekhawatiran fiskal. Hal ini terjadi setelah Bloomberg News melaporkan bahwa Prabowo berencana meningkatkan rasio utang Indonesia terhadap PDB menjadi 50 persen dalam masa jabatan lima tahunnya, dari sebelumnya di bawah 40 persen.
Prabowo sempat menyatakan bahwa Indonesia perlu lebih berani mengambil utang untuk mendanai program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, agar dapat menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, ia juga menekankan komitmennya untuk mematuhi aturan pengambilan utang dengan batasan defisit anggaran.
“Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,” jelas Thomas. “Apa pun mengenai tingkat utang, atau melampaui defisit adalah sebuah kebisingan,” tambahnya.
Lembaga pemeringkat dan investor memantau dengan cermat kebijakan fiskal Prabowo, karena khawatir program-program mahal yang dijanjikannya sebelum kemenangan dalam pemilu bulan Februari akan mengganggu catatan kehati-hatian fiskal Indonesia. Thomas menekankan bahwa diskusi antara tim Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati fokus pada peningkatan pendapatan, meninjau belanja, dan memberikan ruang anggaran untuk program-program seperti penyediaan makanan gratis untuk anak-anak, tetap dalam batas hukum keuangan publik.
Thomas memastikan bahwa defisit pada tahun 2025 akan tetap di bawah 3 persen dari PDB. “Kami akan memastikan defisit tidak melebihi batas yang ditetapkan hukum, yaitu 3 persen dari PDB,” katanya.
Setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1990-an, Indonesia menetapkan aturan agar defisit anggaran tahunan tidak melebihi 3 persen dari PDB dan membatasi utang sebesar 60 persen dari PDB. Aturan ini telah membantu Indonesia membangun catatan pengelolaan fiskal yang solid dan meraih peringkat layak investasi dari berbagai lembaga pemeringkat.
Meskipun rasio utang meningkat selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama setelah belanja besar-besaran selama pandemi COVID-19, Sri Mulyani berusaha menurunkannya dengan mengurangi defisit tahunan. Tahun lalu, defisit anggaran Indonesia mencapai 1,65 persen dari PDB, terkecil dalam 12 tahun terakhir.
Dalam konferensi pers sebelum acara Kampanye Akbar Paslon Prabowo-Gibran di Gelora Bung Karno (GBK), Ketua Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa isu kenaikan rasio utang adalah spekulasi yang tidak berdasar. “Apa yang beredar di media hanyalah spekulasi. Kami fokus pada pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab dan transparan,” ujar Budisatrio.
Pernyataan Thomas ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran pasar dan memberikan kepastian kepada investor tentang komitmen pemerintahan Prabowo dalam menjaga stabilitas fiskal. “Kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal dan akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hal ini tercapai,” ujar Thomas.
Dengan fokus pada peningkatan pendapatan negara dan peninjauan belanja, pemerintah berharap dapat menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk mendanai program-program prioritas tanpa melanggar batasan defisit anggaran. “Kami akan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki landasan fiskal yang kuat dan tidak membebani keuangan negara,” tambahnya.
Ke depan, tim ekonomi Prabowo akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan transparansi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada analisis yang mendalam dan bertanggung jawab,” kata Thomas.
Dengan demikian, isu mengenai rencana kenaikan rasio utang diharapkan dapat diselesaikan dengan baik, memberikan kepastian dan kepercayaan kepada pasar serta masyarakat luas tentang arah kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru. Prabowo dan timnya bertekad untuk membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas fiskal yang kuat.
Baca juga: Pembangunan Rusun ASN di IKN, Siap Ditempati Mulai Juli 2024!
Sumber: Kumparan.
