Jakarta, CNN Indonesia — Polri menyebut bahwa tak semua wilayah di Papua yang mendapat gangguan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurut Polri, mereka hanya tersebar di beberapa wilayah.
“Tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan bersenjata. Hanya di beberapa Kabupaten, antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga dan Mimika,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6).
Dalam hal ini, Argo memaparkan sejumlah poin yang disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw dalam sebuah seminar di DKI Jakarta pada Selasa (22/6).
Dalam seminar itu, intelijen kepolisian mengatakan bahwa ancaman kerawanan di Papua menjadi hal yang membedakan wilayah paling timur Indonesia itu dengan Provinsi lain.
Baintelkam, kata Argo, juga memaparkan bahwa terdapat empat poin utama yang menjadi masalah upaya penegakan hukum di Papua.
“Yaitu aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosio kultural dan aspek idiologis serta nasionalisme,” ucapnya lagi.
Dia menilai, sejak Papua jatuh ke Indonesia pada 1963, proses internalisasi nilai-nilai Papua hingga saat ini belum tuntas.
Belum lagi, tambah dia, terdapat kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan bidang ekonomi, kesejahteraan dan pendidikan di Papua yang masih terbatas.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah yang paling rendah di Indonesia,” jelas dia.
KKB memang menjadi salah satu dinamika masalah yang terjadi di Papua. Mereka kerap kali terlibat kontak senjata dengan aparat TNI-Polri yang kemudian menimbulkan korban jiwa.
Bahkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Sempat mendeklarasikan perang terhadap aparat di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak pada beberapa waktu lalu.
Mereka memperingatkan seluruh warga Indonesia yang bekerja di Papua untuk segera meninggalkan Bumi Cenderawasih.
Hingga saat ini, jalur damai diharapkan dapat ditempuh. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa selama ini permasalahan di Papua tak bisa selesai hanya dengan senjata dan petugas perang. Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, agar pendekatan kesejahteraan jadi modal utama menyelesaikan konflik di Papua.
“Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan,” kata Mahfud dikutip dari akun YouTube resmi Polhukam RI, Selasa (15/6).
