KulitInto.com – Presiden Joko Widodo mengumumkan penundaan pemindahan kantornya ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang sebelumnya direncanakan mulai Juli 2024. Alasan penundaan ini terkait dengan belum siapnya infrastruktur penunjang, seperti pasokan air dan listrik, yang masih dalam tahap persiapan.
“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Presiden Jokowi saat ditanya mengenai kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR, Rabu (10/7/2024).
Presiden telah menerima laporan dari Menteri PUPR bahwa meskipun ada kemajuan dalam persiapan, namun infrastruktur yang krusial seperti pasokan air bersih dari Bendungan Sepaku Semoi dan fasilitas listrik belum memenuhi standar yang diperlukan untuk penggunaan sehari-hari.
Menurut Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, pemindahan kantor Presiden ke IKN masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait infrastruktur dasar di kawasan tersebut.
“Dalam waktu dekat, kita akan terus memantau perkembangan sarana prasarana yang ada, termasuk bandara IKN yang juga masih dalam tahap penyelesaian,” ujar Heru di Jakarta.
Pemerintah juga mendapat sorotan dari sejumlah pihak terkait kebijakan pemindahan ini yang dinilai terburu-buru. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menyoroti bahwa kegagalan persiapan infrastruktur menjadi cerminan dari kebijakan yang tergesa-gesa.
“Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap. Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa,” ungkap Djarot di Jakarta.
Kendati demikian, Presiden Jokowi menyatakan bahwa keputusan final untuk mulai berkantor di IKN akan ditentukan berdasarkan kesiapan infrastruktur yang memadai. Proses tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik saja, namun juga memperhatikan aspek operasional dan ketersediaan fasilitas penting lainnya.
Dengan penundaan ini, rencana awal untuk mulai berkantor di IKN pada Juli 2024 harus direvisi, menunggu kelengkapan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
Baca juga: Digital Forensik Ungkap Petunjuk Baru Kebakaran Rumah Wartawan di Sumut
Sumber: Liputan6.
