Kulitinto.com – Pembentukan Komite Reformasi Polri kini memasuki tahap akhir setelah sembilan tokoh dinyatakan telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperkuat institusi kepolisian melalui langkah reformasi menyeluruh.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pengumuman resmi mengenai para anggota komite akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, keterlambatan pengumuman terjadi karena beberapa tokoh yang ditunjuk belum dapat hadir pada jadwal yang telah ditentukan.
“Rencananya memang akan diumumkan minggu ini. Namun, beberapa calon anggota komite berhalangan hadir sehingga prosesnya harus ditunda sedikit,” ujar Prasetyo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).
Prasetyo menjelaskan bahwa sembilan tokoh yang akan mengisi Komite Reformasi Polri berasal dari beragam latar belakang, mulai dari ahli hukum, mantan pejabat kepolisian, hingga profesional di bidang pemerintahan. Komposisi ini dinilai mampu menghadirkan pandangan yang beragam dan seimbang untuk mendukung arah pembenahan institusi Polri.
Meski belum diumumkan secara resmi, sejumlah nama yang beredar di publik antara lain Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie. Keduanya dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang hukum dan pemerintahan. Mahfud pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, sedangkan Jimly merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus akademisi hukum terkemuka.
Langkah pembentukan komite ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem kepolisian yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Reformasi Polri menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan tuntutan peningkatan integritas, efektivitas penegakan hukum, dan kedekatan dengan masyarakat.
Pemerintah berharap kehadiran Komite Reformasi Polri dapat memberikan rekomendasi strategis yang berdampak jangka panjang terhadap pembenahan organisasi kepolisian. Komite tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Polri, mulai dari aspek sumber daya manusia, tata kelola organisasi, hingga pelaksanaan tugas di lapangan.
Selain itu, reformasi juga diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Dalam konteks demokrasi modern, hubungan antara Polri dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas dan rasa aman di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
Prasetyo menegaskan, pemerintah akan memastikan komite ini bekerja secara independen dan berorientasi pada hasil yang konkret. Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap program reformasi ini karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
“Presiden menginginkan agar proses reformasi di tubuh Polri berjalan serius dan terukur. Komite ini akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan arah kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo menambahkan.
Dengan segera diumumkannya sembilan anggota Komite Reformasi Polri, publik menantikan langkah-langkah konkret yang akan diambil. Pembentukan komite ini menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme Polri serta memperbaiki sistem yang ada agar lebih adaptif terhadap tantangan masa depan.
Melalui kerja sama antara pemerintah, pakar hukum, dan kalangan profesional, diharapkan reformasi kepolisian dapat menghadirkan perubahan nyata yang berdampak positif bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan tata kelola keamanan dan hukum yang lebih baik di Indonesia.
